JAKARTA - Jajaran Dewan Gubernur Bank Indonesia (BI) akan melakukan Rapat Dewan Gubernur (RDG) untuk menentukan tingkat suku bunga acuannya (BI rate). Langkah yang harus diambil BI cukup dilematis, lantaran BI rate baru saja mengalami kenaikan pada bulan lalu.
Namun, kenaikan BI rate ini sangat diperlukan karena tingkat suku bunga saat ini sudah tidak mampu lagi menahan pelemahan rupiah, sehingga menggerus cadangan devisa yang cukup besar.
Sebelumnya, pengamat ekonomi asal Universitas Gadjah Mada (UGM) Tony Prasetiantono mengatakan, kenaikan BI rate adalah mutlak. Pasalnya, BI sudah tidak dapat lagi mengakali melalui kenaikan Fasilitas Simpanan BI (Fasbi).
"Fasbi sudah tidak cukup memadai. Kemampuannya untuk menurunkan hasrat berspekulasi tidak cukup besar," tutur dia kepada Okezone, Kamis (11/7/2013).
Meski demikian, dia menilai kenaikan BI rate harus benar-benar dikendalikan. Menurut dia, jika BI rate dinaikkan tinggi, misalnya sampai 75-100 basis poin, memang akan menimbulkan kesan BI panik. "Ini bisa kontraproduktif. Tapi kalau 25-50 basis poin masih masuk akal," jelas dia.
Sayangnya, Komisi XI DPR RI menentang upaya BI untuk menaikkan BI rate. Sebab, kenaikan suku bunga akan menjadi tempat masuknya capital inflow, dan capital inflow tersebut berada di posisi portofolio di BI sendiri.
Penolakan ini agar kualitas sektor riil di Indonesia tetap terjaga. Dengan demikian, maka usaha-usaha di sektor riil dapat bersaing dalam menghadapi ASEAN Economic Community (AEC) pada 2015.
Sekadar informasi, dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang BI sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2004 dinyatakan bahwa sekurang-kurangnya satu kali dalam sebulan dilaksanakan RDG untuk menetapkan kebijakan umum di bidang moneter.
RDG bulanan merupakan RDG untuk melakukan evaluasi atas kebijakan moneter yang ditempuh serta untuk menetapkan arah kebijakan moneter ke depan. Sebagai salah satu bentuk transparansi atas kebijakan BI kepada publik, khususnya dalam proses perumusan kebijakan moneter. (Okezone.com)
